HAKIM.RI.COM,
SUMATERA BARAT– Ramainya pemberitaan di media sosial mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Memunculkan reaksi dari aktivis di Sumatera Barat.
Aktivis Sumatera Barat menyampaikan pandangan demi mendorong penegakan prinsip keadilan. Menurut mereka, temuan dan laporan masyarakat yang cukup banyak perlu mendapat perhatian dari aparat penegak hukum (APH) dan negara.
Desakan tersebut mengarah pada pentingnya pemeriksaan atau Pengawasan menyeluruh di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
“Ini bukan hanya soal satu titik. Cukup banyak temuan dan laporan masyarakat yang kami himpun. Kami dari Sumatera Barat bersuara karena ini menyangkut keadilan,” ujar salah seorang aktivis Sumatera Barat kepada Hakim. ri.com-MEDIA HAKIM GRUP NASIONAL, Rabu (15/10/2026).
Menurut aktivis tersebut, kontrol sosial dan pemberitaan pers perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
“Kami berharap kontrol sosial dan pemberitaan pers menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai terkesan diabaikan,” katanya.
Selain itu, aktivis tersebut menyoroti dugaan pengambilan material batu di sejumlah titik lokasi proyek yang diduga belum dilengkapi perizinan sesuai ketentuan.
“Kami menerima informasi dugaan pengambilan material batu yang diambil langsung di lokasi. Dugaan tersebut perlu diverifikasi oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesan arogan, apalagi jika dilakukan oleh oknum yang menggunakan pakaian dinas,” seolah kebal hukum,.ujarnya.
Ia menambahkan, dugaan praktik tersebut disinyalir sering terjadi di wilayah kabupaten.
“Informasi yang kami terima, dugaan praktik semacam ini sering terjadi di tingkat kabupaten. Karena itu, kami mendorong agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lebih menyala dalam pengawasan, termasuk terkait Dana Siap Pakai (DSP) yang wajib dikawal,” tuturnya.
Aktivis tersebut berharap BNPB membuka ruang dialog dengan pers dan elemen kontrol sosial.
“Kami mengusung prinsip Pers dan Kontrol Sosial sebagai bagian dari pilar demokrasi. Kolaborasi dengan pers dan masyarakat penting untuk pencegahan,” ujarnya menutup pernyataan.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi Hakim. ri. com _MEDIA HAKIM GRUP NASIONAL masih berupaya melakukan konfirmasi dan memberikan hak jawab kepada pihak-pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan praduga tak bersalah.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan narasumber aktivis, laporan masyarakat, dan pemberitaan yang beredar di media sosial. Redaksi tidak dalam posisi menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Segala dugaan yang disebutkan masih memerlukan verifikasi dan pembuktian oleh aparat penegak hukum yang berwenang.
Penulis :Tim investigasi
Editor : Tim Redaksi
Tim Redaksi – MEDIA HAKIM GRUP NASIONAL – HAKIM.RI.COM
