PADANG – Berdasarkan pemberitaan GRIB JAYA tentang dugaan pemborosan biaya angkut batu bara PLTU Teluk Sirih, LSM LP KPK Sumbar menyatakan sikap respon cepat dan siap turun ke lapangan.,LSM LP KPK – Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan, Komda Sumatera Barat, menilai persoalan ini tidak bisa dibiarkan hanya menjadi perdebatan di media.5 November 2026
“Ini merugikan negara demi keuntungan pribadi dan kelompok, kami siap turun!” tegas perwakilan LSM LP KPK Sumbar kepada tim media.
Soroti Selisih Rp150 Ribu Per Ton :
LSM LP KPK menyoroti hitung-hitungan yang disampaikan DPC GRIB JAYA Kota Padang.
Jarak angkut dari stockpile di Sarolangun, Jambi, menuju PLTU Teluk Sirih diperkirakan 550-560 kilometer. Dengan asumsi Rp1.000 per kilometer, biaya angkut seharusnya hanya Rp550.000 hingga Rp560.000.
Namun biaya angkut yang berlaku saat ini disebut mencapai Rp710.400. Selisihnya sekitar Rp150 ribu per ton.
LSM LP KPK menilai, jika selisih tersebut dikali ribuan ton per bulan, potensi kerugian negara bisa mencapai miliaran rupiah.
> “Kalau benar ada selisih sebesar itu, ini harus dibuka komponennya apa saja. Jangan sampai uang negara terbuang untuk keuntungan segelintir orang,” ujarnya.
Sebagai pembanding, biaya angkut batu bara ke PT Semen Padang untuk jarak sekitar 520 kilometer disebut hanya Rp340.000 hingga Rp350.000.
Redaksi menegaskan, perbandingan tersebut masih memerlukan verifikasi terhadap jenis armada, kapasitas muatan, kondisi jalan, biaya operasional, dan isi kontrak yang berlaku.
Minta Transparansi Kontrak dan Penunjukan:
Selain soal tarif, LSM LP KPK juga mempertanyakan dugaan penguasaan transportasi darat dan pemasok batu bara oleh satu perusahaan.
LSM LP KPK meminta agar mekanisme penunjukan, dokumen pengadaan, persyaratan teknis, dan kontrak dibuka secara transparan ke publik.
“Kenapa hanya satu perusahaan? Kenapa pengusaha lokal Padang tidak pernah diberi kesempatan? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka,” tambahnya.
LSM LP KPK juga mempertanyakan spesifikasi dan nilai kalori batu bara yang dipasok ke PLTU Teluk Sirih, apakah sudah sesuai standar teknis dalam kontrak.
Menurut LSM LP KPK, hal itu harus dibuktikan dengan data spesifikasi, hasil uji laboratorium, dan berita acara penerimaan barang.
“Jangan sampai harga angkutnya mahal, kualitas batubaranya pula tidak sesuai spesifikasi. Itu dobel rugi negara,” tegasnya.
Dugaan monopoli dan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi tersebut belum bisa disimpulkan sebagai fakta tanpa pemeriksaan terhadap dokumen resmi yang berlaku.
Akan Kunjungi PLTU Teluk Sirih, Lalu ke APH
LSM LP KPK Sumbar menyatakan akan melakukan langkah-langkah berikut:
1. Mengunjungi PLTU Teluk Sirih
Untuk meminta klarifikasi langsung terkait dua surat yang sudah dilayangkan GRIB JAYA Kota Padang pada 10 September 2026 dan 24 September 2026.
2. Meminta Audit dan Penjelasan Terbuka :
Terkait dasar penetapan tarif angkut, komponen biaya, dan kualitas batu bara.
3. Menggiring ke APH :
Jika tidak ada penjelasan terbuka dan ditemukan indikasi kerugian negara, LSM LP KPK akan membawa persoalan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH).
4.Mempertayakan Siapa saja oknum yang terlibat bermain dalam dugaan mafia pemasok ini
“Kami tidak menuduh, kami meminta penjelasan. Kalau tidak ada yang bermasalah, buka saja datanya. Kalau ada yang bermasalah, harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.
Sampai berita ini diturunkan, pihak PLTU Teluk Sirih belum memberikan tanggapan resmi terkait dua surat dan berbagai dugaan yang disampaikan GRIB JAYA Kota Padang maupun respon LSM LP KPK Sumbar.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi PLTU Teluk Sirih, perusahaan transportasi, pemasok batu bara, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi guna melengkapi pemberitaan ini sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Tim Redaksi Media Hakim Grup
Editor : Didi
Sumber: Adi. K. dan Grup Jaya kota Padang
